Tuesday

hukum kejahatan bisnis


A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan variasi barang yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi akan memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang ditawarkan bervariasi, baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri.
Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan apa yang disebut Era pasa global, ini merupakan akibat arus globalisasi yang membuat persaingan antara produsen semakin ketat, terutama untuk menarik konsumen. Buktinya taksedikit produsen yang demikian gencar menyerang konsumen dengan berbagai promosi melalui berbagai media yang tersedia. Antara lain melalui iklan radio, televisi dan berbagai media cetak atau berbagai media luar ruang (billboard) yang seolah mengepung konsumen dari berbagai arah.
Dalam merebut konsumen, sudah waktunya slogan lama diberlakukan kembali yakni, “konsumen adalah raja”, yang menempatkan konsumen dalam posisi tertinggi sehingga patut mendapat pelayanan yang memuaskan. Perlindungan terhadap konsumen harus seiring dengan maraknya kegiatan perdagangan dan pembangunan di Indonesia.
Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, kemudian konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara berjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Dalam aktifitas bisnis, posisi konsumen sangat penting bagi perkembangan usaha perdagangan, oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melindungi atau menjamin bagi kepentingan konsumen. Agar perlindungan hukum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala sesuatu yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Salah satu tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang. Implementasi dari tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan barang yang beredar di pasar. Pengawasan barang yang beredar dipasar berpedoman pada SK Menperindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Barang.
Pengaturan serta pengawasan setiap Barang/Produk khususnya makanan dan obat-obatan yang beredar dikalangan masyarakat sangat penting sekali demi perlindungan kesehatan serta keselamatan yang mengkonsumsi makanan dan obat-obatan tersebut. Terutama makanan yang beredar dalam kemasan plastik yang belum tentu terjamin akan kesehatannya atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, karena rendah atau tidak mengikuti standar mutu gizi yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selain tiu juga produk tersebut terdaftar dan tidak memahami syarat dikeluarkannya suatu produk makanan.
Implementasi dari pencantuman lebel memenuhi standar mutu gizi dari pada produk makanan selama ini mengacu pada pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. sertifikat memenuhi standar mutu gizi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk dan jasa. Selain itu jaminan kualitas, mutu serta gizi kesehatan akan berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam usaha mewujudkan ketenangan produksi bagi produsen.
Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif mulai bulan April tahun 2000, setiap barang/produk makanan, minuman dan obat-obatan dalam kemasan wajib mencantumkan lebel. Pencantuman lebel menurut undang-undang tersebut memuat nama produk/merek, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih atau netto, nama dan alamat produsen dan atau importir serta tanggal, bualan dan tahun kadaluarsa. Selain itu pencantuman izin Depkes dan standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada perubahan perilaku, tidak hanya pelaku usaha tetapi juga konsumen, aparat pemerintahan dan penegakan hukum secara benar. Sebagian besar dari masyarakat adalah konsumen yang buta akan hak-hak mereka sebagai konsumen yang baik. Ketidak fahaman konsumen akan pembuatan produk oleh pelaku usaha karena masih minimnya pengetahuan konsumen, sehingga cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanhya. Sedangkan konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka miliki sebagai seorang konsumen, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku perusahaan dan pemerintah.
B.    RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1.    Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Barang/Produk Obat, makanan dan minuman ?
2.    Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Barang/Produk Obat, Makanan dan Minuman ?
3.    Upaya-upaya apakah yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap para pelaku industri ?
4.    Konsekwensi hukum seperti apa yang diterapkan pemerintah kepada para pelaku industri atau produsen yang mengeluarkan produk tanpa mengindahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?