Tuesday

Hukum Tata Ruang


A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi hal yang alami dan fitrah bahwa ruang diisi oleh tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam dapat pulih (renewable resource) dan sumber daya alam tidak dapat pulih (non renewable resource). Sumber daya alam dapat pulih diantaranya seperti sumber daya hutan, sumber daya lahan, atau sumber daya perikanan laut bila dieksploitasi melebihi daya regenerasinya akan berakibat kepunahan dan merusak keseimbangan ekosistem.
Penataan ruang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga dinyatakan ruang terbagi antara kawasan lindung dan kawasan budi daya, sedang secara fungsional ruang terdiri atas kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu.
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Di sisi lain ruang sifatnya tetap dalam arti luas, namun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan social akan selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang yang tidak memperhitungkan keseimbangan geobiofisik akan berakibat kepada kemubaziran dan dampak bencana alam yang akan terjadi.
Setiap sumber daya alam memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi fisik/ekosistem atau ekologi dan fungsi ekonomi. Tidak jarang sumber daya alam hanya dilihat dari satu fungsi saja yaitu fungsi ekonomi, sehingga fungsi ekologi terabaikan. Hal ini didorong oleh kemampuan manusia untuk melihat kedepan dan lebih cendrung bersifat myopic (jangka pendek dan sempit).
Semakin rendah SDM, kemiskinan, ketidakpastian, dan ketidak adilan akan mendorong manusia makin bersifat oportunis dan melihat kepentingan sesaat, sehingga sumber daya alam banyak mengalami kerusakan dan ruang tidak ditata dengan baik dan banyak pelanggaran terhadap produk rencana tata ruang.
Banyak faktor yang menentukan keberhasilan penataan ruang, diantaranya yaitu :
(1)    Produk rencana tata ruang yang akurat dan berkualitas;
(2)    Dinamika pemanfaatan ruang yang mengacu produk rencana tata ruang; dan
(3)    Proses pengendalian pemanfatan ruang yang konsisten dan tegas.
Tentu ke tiga hal di atas dapat diuraikan lebih rinci menjadi butir-butir yang harus diperhatikan dalam penataan ruang.
Dengan demikian konsep penataan ruang adalah menginginkan ruang yang tertata secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Kebutuhan ruang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, namun ruang memiliki daya dukung yang terbatas. Dengan demikian diperlukan rekomendasi penataan ruang yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan, tetapi tetap harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam ruang itu sendiri.
Mekanisme ini dikenal dengan proses revisi penataan ruang. Sayangnya proses revisi yang terjadi selama ini buka untuk mengevaluasi dan kemudian mengendalikan penyimpangan rencana tata ruang tetapi lebih kepada penyesuaian dan legetimasi penyimpangan rencana tata ruang.
Dalam penataan ruang, posisi kawasan hutan bisa terdapat dalam kawasan budi daya dan bisa pula dalam kawasan lindung. Kawasan hutan yang masuk dalam kawasan budi daya adalah hutan-hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tamanan, termasuk hutan rakyat, sedang kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung adalah hutan lindung yang bisa terdiri dalam beberapa jenis hutan seperti taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, hutan pendidikan, dan lain-lain.
Selama ini dalam penataan ruang, luas kawasan hutan seakan-akan statis karena dikaitkan masalah kewenangan sektor kehutanan, tidak peduli apakah hutan tersebut bervegetasi atau tidak. Mestinya luas hutan ditetapkan dalam sistem dinamis yang mengaitkan fungsi hutan yang multi fungsi dengan sub-sistem biogeofisik, sub-sistem ekonomi, dan sub sistem sosial, budaya dan kependudukan, bahkan hankam. Dengan demikian dapat ditentukan luas hutan (bervegetasi) minimum yang harus ada di suatu wilayah (termasuk arahan spatialnya) yang dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan dalam arti mampu meminimalisir kemungkinan-kemingkinan bencana yang muncul. Apabila terjadi suatu bencana, hal itu memang di luar perhitungan dari sisi ilmu pengetahuan yang ada. Apabila susduah diketahui luas hutan minimum yang harus ada, maka hal tersebut menjadi masukan utama dalam penataan ruang.
Pada kenyataannya produk-produk rencana tata ruang tersebut belum menjadi acuan pemanfaatan ruang. Atas dasar uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis makalah ini dengan judul “PENATAAN RUANG DI KAWASAN HUTAN”.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas terdapat beberapa permasalahan atas mekanisme penataan ruang selama ini, maka timbul salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
    Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pencapaian kualitas produk atas mekanisme pengelolaan pertanahan dalam mendukung penataan ruang dan kawasan hutan ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pencapaian kualitas produk atas mekanisme pengelolaan pertanahan dalam mendukung penataan ruang dan kawasan hutan.
D. Metode Penelitian
Dalam   penelitian  ini  penulis  menggunakan   metode   penelitian deskriptif analitis dan yuridis normatif disamping dilakukan juga melalui penelitian kepustakaan.
Deskriptif analitis bermaksud untuk menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.
Yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perancangan dan teknik perundang-undangan.