Friday

klausula eksemsi dalam perjanjian baku

A.    Latar Belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dalam pergaulan ekonomi/ bisnis, tidak akan terlepas dari adanya suatu hubungan yang muncul akibat terjadinya kepentingan di antara pihak-pihak yang saling membutuhkan, yang kemudian masing-masing pihak saling menyatakan diri untuk saling memenuhi kepentingan masing-masing. Hampir setiap pemenuhan keinginan manusia dengan manusia lainnya itu, disadari atau tidak, terjadi suatu perjanjian di antara sesama mereka.
Hukum perjanjian merupakan dasar dari hukum bisnis, hampir semua kegiatan bisnis selalu berhubungan dengan hukum perjanjian.  Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah "Asas kebebasan berkontrak". Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku didunia. Asas kebebasan berkontrak atau sering juga disebut dengan sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan jangan bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, pasal tersebut juga bermaksud menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu bahwa kekuatan perjanjian adalah sama dengan suatu Undang-undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.
Menurut faham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Karena itu, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.
Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian , asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti Undang-undang. Para pihak pembuat kontrak bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja didalam sebuah kontrak. Peraturan hukum yang tersirat dalam KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap dan akan berlaku bagi para pihak jika para pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut tidak mengaturnya sendiri didalam kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi.
Berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, orang bebas mengadakan perjanjian dan menentukan syarat-syarat yang dikehendakinya. Dalam praktek perjanjian bisnis, dikenal dengan adanya perjanjian baku dan sangat banyak dipraktekkan orang dewasa ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Standard Contract   yaitu suatu perjanjian yang dibuat atau dipersiapkan hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak.
Umumnya pada perjanjian baku, salah satu pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, yang pada umumnya, tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegoisiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak lainnya, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi menerima atau tidak.
Isi perjanjian baku tersebut biasanya memuat beberapa klausula, yang sering memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Inggris disebut dengan unreasonably onerous. Salah satu klausula berat sebelah tersebut dikenal dengan "klausula eksemsi". yaitu, suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Berikut ini beberapa contoh dari klausula eksemsi : 
Contoh 1:
Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/ atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang-dan/ atau kelambatan penyerahan bagasi.

Contoh 2:
Semua tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

Praktik demikian sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, ketika kita naik bis, titip kendaraan di tempat parkir, kirim surat atau barang pada perusahaan antar barang, dan transaksi yang terjadi di kalangan perbankan. Begitu pula dalam transaksi bisnis lainnya, yang pada kenyataannya pihak yang paling banyak dirugikan adalah konsumen yang ada pada posisi yang lemah.
Masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam, sehingga sudah pasti praktek yang demikian tidak lepas juga dilakukan oleh kalangan umat Islam. Hukum Islam yang lahir dari ajaran Islam, merupakan bagian tak terpisahkan dalam ajaran agama Islam. Hukum yang dilahirkan adalah cerminan dan repleksi dari nilai-nilai serta merupakan implementasi dari ajaran agama yang didasarkan pada nilai ketuhanan, dengan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penentu dan menempatkan kebebasan yang diberikan pada manusia, merupakan kebebasan yang tetap berada dalam koridor bahwa Tuhanlah sebagai penentu.
Kegiatan mu'amalat, termasuk kegiatan bisnis, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan dan bagi umat Islam memiliki tanggung jawab akan hal ini yaitu, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab terhadap pihak kedua, tanggungjawab terhadap agama dan tanggungjawab terhadap Allah Swt. Konsekuensinya, umat Islam tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Swt.
Nilai-nilai ilahiyyah atau ketauhidan tersebut di atas, maka lahirlah norma-norma hukum mu'amalat yang harus dipedomani oleh orang Islam dalam berbisnis. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh manusia, atas aktivitas yang dilakukannya.
Mengingat bahwa manusia dengan segala kelengkapan hidup yang dikuasakan oleh Allah kepadanya, bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, tetapi manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini, hanya sekedar diserahi amanah untuk mengelola secara benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasainya.
Hukum Islam disyari'atkan untuk menegakkan dan memberikan keadilan. Dalam berbagai firman-Nya Allah s.w.t. berulang kali menyerukan dan memerintahkan agar keadilan ditegakkan, antara lain dalam Surat An Nisa ayat 10, sebagai berikut:
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surat An Nisa ayat 135, sebagai berikut :
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.

Demikian pula dalam melakukan kegiatan apapun, manusia dilarang berbuat zholim dan sekaligus untuk tidak dizholimi, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 279, menyatakan:
Artinya : ....... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Bisnis syari'ah dalam dekade terakhir ini di kalangan masyarakat Indonesia khususnya, mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan, yaitu dengan bermunculannya kegiatan bisnis berdasarkan syari'ah, terutama bank syari'ah dan asuransi syari'ah, begitu pula kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang menggunakan asas-asas syariah. Untuk itulah perlu kajian bagaimana praktek-praktek yang selama ini berjalan bila dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya, agar sesuai dengan tuntunan yang digariskan menurut hukum Islam, yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam arti hukum-hukumnya pun menjadi rahmat bagi semua, terutama dalam memberikan perlindungan pada pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal-pasalnya yang berhubungan dengan perjanjian baku, telah memberikan batasan dalam rangka memberikan perlindungan pada konsumen, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18.
Dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul tesis ini dengan judul : " KLAUSULA EKSEMSI DALAM PERJANJIAN BAKU,  PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PERDATA ISLAM".

B.    Identifikasi Masalah.
Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
1.    Bagaimana Hukum Perdata mengatur klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen?
2.    Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen?

C.    Tujuan Penelitian
1.    Untuk menganalisi secara jelas hukum perdata dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan konsumen.
2.    Untuk menganalisis secara jelas hukum Islam mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku hubungannya dengan perlindungan konsumen.

D.    Kegunaan Penelitian
1.    Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
2.    Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang berminat mempelajari masalah yang berhubungan dengan hukum bisnis syari'ah khususnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum klausula eksemsi menurut hukum Islam;

0 komentar: