Monday

Peranan Hukum Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi

A. Latar Belakang Masalah.

Peranan pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda) dalam era globalisasi telah berubah secara drastis meskipun tetap memainkan peranan yang penting, yaitu melaksanakan kewenangannya secara terbatas untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, menetapkan rule of conduct serta menyediakan fasilitas umum. Pemerintah haruslah dapat membangun suatu masyarakat yang memelihara dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah harus melayani masyarakat.[1].
Dalam kerangka berpikir di atas Pemda harus menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan otonomi yang diperolehnya, dimana kewenangan yang dimiliki daerah harus mampu memanfaatkan kecenderungan perekonomian masa kini, seperti pasar global untuk kepentingan daerah. Untuk itu daerah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dibina, dilatih dan menentukan skala prioritas untuk dapat berkompetisi dalam pengembangan ekonominya dan melihat kondisi pasar global. Bidang-bidang yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk segera dibenahi dalam menghambat pengembangan ekonominya.
Persoalan pengembangan ekonomi daerah demikian tentunya harus pula menjadi program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengingat DPRD itu merupakan badan legislatif yang pada gilirannya berperan pada pembuatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengembangan ekonomi di daerahnya.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahnnya sebagai berikut:
Sejauh mana peran hukum dalam pengembangan ekonomi daerah otonom?


[1] Milton Friedman dan Rose Friedman, Free to Choose, (San Diego: A Harvest Book, 1990), hal. 37.