Showing posts with label Makalah. Show all posts
Showing posts with label Makalah. Show all posts

Monday

RELASI POLITIK DAN HUKUM; KRITIK ATAS PIKIRAN MAHFUD MD

Oleh. Irvan Mawardi (Hakim PTUN Makassar)

Dalam beberapa dekade terakhir ini, diskursus tentang politik hukum selalu menghadirkan pikiran-pikiran Mahfud MD yang terangkum dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia. Buku hasil disertasi Mahfud pada program S3 Universitas Gadjah Mada tahun 1993 ini berpijak dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk politik.
Pada kesempatan ini, di tengah keterbatasan yang saya miliki, saya berusaha menuangkan beberapa pokok pikiran yang terkait dengan pikiran  Mahfud MD dalam bukunya tersebut. Beberapa kritik atas disertasi Mahfud tentang Politik Hukum:

Friday

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Kajian terhadap Hukum Agraria sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan di dalam seminar-seminar serta simposium yang bertajuk Agraria. Tetapi kajian-kajian tersebut tidak begitu fokus mengkaji tentang sejarah hukum agraria, bagaimana lahirnya hukum agraria di Indonesia sampai terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960.

Thursday

Mengapa perlu diadakan reformasi hukum dan keadilan?

    A.    Latar Belakang
Di mata dunia, khususnya negara-negara penganut demokrasi, bangsa Indonesia saat ini dianggap salah satu negara yang sudah menjalankan demokrasi dengan baik. Namun, apakah benar demikian? Reformasi politik pasca-Orde Baru tumbang, yang diharapkan sebagai tonggak menuju suatu era keterbukaan, ternyata baru sukses meraih apa yang disebut hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik saja. Namun, cita-cita reformasi politik yang bertujuan menyejahterakan rakyat tampaknya masih berjalan di tempat. Menuntut hak sepertinya masih menjadi tren di era reformasi saat ini. Sementara kewajiban yang harus dilakukan, tak seimbang dengan hak yang dituntutnya.
Undang-undang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum yang demokratis, UU merupakan bentuk aturan hukum yang memberikan dasar legitimasi, pedoman, sekaligus membatasi penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan konstitusi. Karena itu,  ketentuan mengenai kekuasaan membentuk UU merupakan salah satu hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar  1945. Pengaturan  tersebut  dimaksudkan  agar  proses  pembentukan UU serta hasilnya benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi.
B.     Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi masalah dalam paper ini adalah :
·         Mengapa perlu diadakan reformasi hukum dan keadilan?
C.    Tujuan dan Kegunaan
            Untuk  mengetahui cara mengatasi kondisi peradilan  di negara kita ini, yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme serta mafia peradilan.
D.    Metode Penelitian
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan yuridis normatif disamping dilakukan melalui penelitian perpustakaan.
     Deskriptif analitis bermaksud untuk menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan dinalisis berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.
     Yuridis normatif  yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari
dan   mengkaji   asas-asas  hukum  khususnya    kaidah-kaidah   hukum
positif  yang berasal dari bahan-bahan keperpustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan filsafat  hukum.



KAJIAN TEORITIS TEORI HUKUM

A. Makna Teori Hukum
Istilah lain yang digunakan untuk teori hukum, yaitu legal theory atau rechtstorie. Secara kasar teori hukum maknanya yaitu ilmu yang menjelaskan hukum, hukum dibuat lebih jelas dan terarah. Teori hukum boleh jadi sebagai kelanjutan atas usaha mempelajari hukum positif. Dengan demikian teoritikus hukum harus memiliki wawasan pengetahuan hukum positif yang mumpuni, dalam upaya mengembangkan teori hukum.
Hakekat teori hukum dimana pengetahuan hukum tersebut berkembang terus, maka ilmu hukum dan teori hukum juga terus berkembang seiring dengan jamannya. Pengembangan teori hukum tentu membutuhkan teori hukum, teori lama yang kurang baik/sesuai, akan diganti dengan yang baru yang lebih sesuai/baik.
Teori hukum yang baik yaitu yang dapat memberikan penjelasan lebih logis dan lebih sesuai dengan fakta, serta lebih mampu menjelaskan masalah atau fenomena hukum, misalnya bagaimana cara memberantas KKN? Caranya dicari sebab dibalik fenomena. Teori hukum sebagai data yang tersusun dalam suatu pemikiran/pengetahuan ilmiah (scientific knowledge). Teori hukum sebagai pedoman bagi ilmuwan/peneliti untuk membuktikan  suatu  hipotesis  ( jika  sudah  terbukti/teruji,  menjadi tesis).
Contoh : makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi kepatuhan hukumnya.
Ketidakpuasan atas penguasaan ilmu hukum, termasuk teori hukum, dipengaruhi oleh unsur-unsur, antara lain :
-          ilmu hukum yang diberikan sekarang ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, terutama menyangkut materi yang disajikan.
-          sarjana ahli hukum tidak dapat mengikuti arus perubahan/pembangunan, sehingga ilmu hukumnya perlu diperbaharui, dalam hal ini ilmu hukumnya yang memrlukan perubahan.
-          kekurangmampuan sarjana ahli hukum dalam ilmu logika/penalaran, termasuk penalaran hukum (legal reasoning).
-          banyak sarjana ahli hukum yang lemah bahasa Inggris/bahasa asing dan kepustakaannya, sehingga kurang mampu menanggapi masalah hukum sekarang ini.
B. Tahap Penggarapan Ilmu (Comte)
Tahap-tahapnya, yaitu :
1.      tahap teleologis, bahwa kejadian dalam ilmu sebagai kehendak Tuhan.
2.      tahap metafisis, bahwa penyelesaian sesuatu berdasar abstraksi metafisis.
3.      tahap positif, bahwa penyelesaian sesuatu dilakukan secara ilmiah positif.
Langkah-langkah yang dilalui, yaitu :
-          melalui pengamatan yang cermat atas kejadian-kejadian ;
-          membuat hipotesis ;
-          memverifikasi melalui eksperimen-eksperimen ;
-          menjelaskan dengan jalan adanya keajegan-keajegan ;
-          tunduk pada hukum sebab akibat.
Perlu didorong agar pendekatan ilmu hukum berdasar pendekatan ilmu positif. Masalah-masalah hukum adalah masalah kemasyarakatan, maka harus diselesaikan melalui tahap-tahap itu. Jadi ilmu hukum bukanlah ilmu, sebab tidak masuk dalam tatanan tersebut.[1]


[1] Prof. Dr. Indrati Rini, SH, MS, Diktat Kuliah Teori Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jakarta, 2008

Friday

hak kekayaan intelektual (HKI) dalam UU No. 19 tahun 2002

A. Latar Belakang
Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Kepemilikan dalam hal ini bukan hanya berada pada materi yang nampak. melainkan pula terhadap hasil kemampuan intelektual manusia itu sendiri.  Namun demikian, seseorang tidak dapat serta merta bebas mengeksploitasi ide dan pemikirannya, sebab ia harus tetap memperhatikan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya hak cipta, diantaranya aturan mengenai pengambilalihan dan publikasi oleh negara, penggunaan karya untuk kepentingan pendidikan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum.
Secara umum hak kekayaan intelektual (HKI) dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta Universal (1952), sedangkan hak milik industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiri dan hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan lain-1ain.
Khusus mengenai hak cipta, awalnya terdapat dua aliran pemikiran yang membentuk sistem hukum, yaitu sistem common law yang lahir di Inggris kemudian berkembang serta banyak mendapat pengaruh dan Amerika Serikat dan sistem hukum kontinental diantaranya dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Prancis, Belanda, Italia dan Jerman.
Perbedaan fundamental antara sistem hak cipta common law (Amerika Serikat) dengan Eropa Kontinental pada awalnya banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sosial yang berkembang pada saat itu.
Tahun 1709 di negara Inggris dapat dianggap sebagai awal lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Melalui undang-undang yang dikenal dengan Act of Anne lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dan tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Didalamnya dimuat ketentuan bahwa pihak penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindungi hak eksklusifnya selama 21 tahun. Undang-Undang tersebut kemudian menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta otokrasi dengan sistem hak cipta yang lebih demokratis.
Di Indonesia saat ini telah memiliki perangkat peraturan hak cipta yang baru, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam UU ini pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:
Hak cipta adalah hak khusus bagi Pencipta atau penerima hak untuk men gumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikannya hak khusus ini adalah didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan menunjukkan keaslian kreativitas sebagai individu.
Lahirnya undang-undang tersebut tampak untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial yang terus mengalami kemajuan.  Misalnya dalam dunia perdagangan di mana Indonesia menganut prinsip ekonomi terbuka, tentu tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas. Dalam era ini, hakekat persaingan menjadi lebih luas lagi, sehingga meliputi persaingan di antara negara-negara industri maju, persaingan antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang, dan persaingan di antara negara-negara berkembang. Yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi .
Persaingan barang pada era globalisasi akan terus beranjak naik akibat deregulasi di segala bidang, konsekwensi logis yang timbul secara nyata adalah produksi industri yang bermutu tinggi akan mendominasi pasar. Keadaan yang demikian membawa arus pemahaman kepada seluruh negara untuk mempersiapkan dirinya untuk memenangkan kompetisi global yang tengah berlangsung, tak terkecuali Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN Tahun 1999-2004 pada arah kebijakan Ekonomi Bab IV butir 10 sebagai berikut:
“Mengembangkan kebijakan industri perdagangan global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan”. 

Berkaitan dengan salah satu isu yang berkembang dalam menghadapi era globalisasi, yakni Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan arus modal/investasi asing  ke dalam negeri, Indonesia Menandatangani Perjanjian Multirateral GATT Putaran Uruguay (Uruguay Round) 1994, serta meratifikasikannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Hal ini mengakibatkan pihak Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya, serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).  Dalam persetujuan GATT tersebut terdapat salah satu lampiran, yakni Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas kekayaan Intelektual. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem HKI modern di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Konvensi WTO/persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan hukum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yaitu:
“Mengembangkan peraturan Perundang-undangan yang mendukung kegiatan per ekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.

Indonesia sebagai negara berkembang, harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan sebagai suatu hal yang mempunyai arti yang sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang menitikberatkan pada sektor industri, terutama yang berorientasi ekspor, memerlukan pengamanan bagi eksportirnya. Beranjak dari hal inilah, maka isu perlindungan terhadap produk industri, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, menjadi isu yang tidak dapat terelakan dalam kerangka globalisasi industri dan perdagangan bebas.
Menyadari bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah urusan sosial keseharian, berkat karya intelektual maka kita dapat menikmati manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai macam kebutuhan hidup dapat dinikmati dengan lebih mudah, cepat dan modernis. Orang sudah berkomunikasi jarak jauh, berita dan musik sekarang sudah dipadu dengan gambar. Paten merupakan pendorong orang untuk melakukan inovasi dan invensi. Selain itu, sebagian orang termasuk masyarakat kota, praktis selalu ketergantungan akan merek, sebab merek adalah simbol dan kualitas suatu produk.
HKI dewasa mi tidak hanya berhubungan dengan hak cipta, paten dan merek; ia juga mengurus karya-karya intelektual yang berasal dari kreasi di bidang desain Industri (industrial design), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuits), rahasia dagang, indikasi geografis bahkan varietes tanaman. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.
Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dan HKI (the TRIPs Agreement) Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa HKI terdiri dari:
1.    Hak cipta dan Hak Terkait;
2.    Merek Dagang;
3.    Indikasi Geografis;
4.    Desain Industri;
5.    Paten;
6.    Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7.    Perlindungan Informasi Rahasia;
8.    Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisesnsi.
HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti buku. HKI dapat pula disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektualnya tersebut. Perjanjian ini disebut Lisensi.
Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, mahluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karekater serta merek dan Iain-lainnya.
Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian esensi utama HKI adalah menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap karya intelektual seseorang yang harus dilindungi.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan tesis ini dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan sebagai berikut di bawah ini:
1.    Bagaimana bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang dimaksud oleh UU No. 19 tahun 2002?
2.    Dalam bidang apa saja yang dimaksud hak kekayaan intelektual yang di maksud oleh UU No. 19 tahun 2002 tersebut?
3.    Bagaimana pula prosedur penyelesaian hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual menurut UU No. 19 tahun 2002 itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
    Tujuan penelitian ini hendak mengetahui:
1.    Bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang dimaksud oleh UU No. 19 tahun 2002.
2.    Bidang-bidang kekayaan intelektual yang dimaksud oleh UU No. 19 tahun 2002 tersebut.
3.    Prosedur penyelesaian hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual menurut UU No. 19 tahun 2002 itu.
Adapaun kegunaan kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:
1.    Dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus atas pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya penyelesaian sengketa atas kasus tersebut.
2.    Dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang pengembangan hukum, khususnya bidang kekayaan intelktual.
3.    dan selebihnya, hasil penelitian ini dijadikan sebagai kajian awal untuk bahan penelitian lebih lanjut.

klausula eksemsi dalam perjanjian baku

A.    Latar Belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dalam pergaulan ekonomi/ bisnis, tidak akan terlepas dari adanya suatu hubungan yang muncul akibat terjadinya kepentingan di antara pihak-pihak yang saling membutuhkan, yang kemudian masing-masing pihak saling menyatakan diri untuk saling memenuhi kepentingan masing-masing. Hampir setiap pemenuhan keinginan manusia dengan manusia lainnya itu, disadari atau tidak, terjadi suatu perjanjian di antara sesama mereka.
Hukum perjanjian merupakan dasar dari hukum bisnis, hampir semua kegiatan bisnis selalu berhubungan dengan hukum perjanjian.  Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah "Asas kebebasan berkontrak". Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku didunia. Asas kebebasan berkontrak atau sering juga disebut dengan sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan jangan bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, pasal tersebut juga bermaksud menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu bahwa kekuatan perjanjian adalah sama dengan suatu Undang-undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.
Menurut faham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Karena itu, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.
Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian , asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti Undang-undang. Para pihak pembuat kontrak bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja didalam sebuah kontrak. Peraturan hukum yang tersirat dalam KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap dan akan berlaku bagi para pihak jika para pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut tidak mengaturnya sendiri didalam kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi.
Berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, orang bebas mengadakan perjanjian dan menentukan syarat-syarat yang dikehendakinya. Dalam praktek perjanjian bisnis, dikenal dengan adanya perjanjian baku dan sangat banyak dipraktekkan orang dewasa ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Standard Contract   yaitu suatu perjanjian yang dibuat atau dipersiapkan hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak.
Umumnya pada perjanjian baku, salah satu pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, yang pada umumnya, tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegoisiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak lainnya, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi menerima atau tidak.
Isi perjanjian baku tersebut biasanya memuat beberapa klausula, yang sering memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Inggris disebut dengan unreasonably onerous. Salah satu klausula berat sebelah tersebut dikenal dengan "klausula eksemsi". yaitu, suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Berikut ini beberapa contoh dari klausula eksemsi : 
Contoh 1:
Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/ atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang-dan/ atau kelambatan penyerahan bagasi.

Contoh 2:
Semua tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

Praktik demikian sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, ketika kita naik bis, titip kendaraan di tempat parkir, kirim surat atau barang pada perusahaan antar barang, dan transaksi yang terjadi di kalangan perbankan. Begitu pula dalam transaksi bisnis lainnya, yang pada kenyataannya pihak yang paling banyak dirugikan adalah konsumen yang ada pada posisi yang lemah.
Masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam, sehingga sudah pasti praktek yang demikian tidak lepas juga dilakukan oleh kalangan umat Islam. Hukum Islam yang lahir dari ajaran Islam, merupakan bagian tak terpisahkan dalam ajaran agama Islam. Hukum yang dilahirkan adalah cerminan dan repleksi dari nilai-nilai serta merupakan implementasi dari ajaran agama yang didasarkan pada nilai ketuhanan, dengan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penentu dan menempatkan kebebasan yang diberikan pada manusia, merupakan kebebasan yang tetap berada dalam koridor bahwa Tuhanlah sebagai penentu.
Kegiatan mu'amalat, termasuk kegiatan bisnis, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan dan bagi umat Islam memiliki tanggung jawab akan hal ini yaitu, tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab terhadap pihak kedua, tanggungjawab terhadap agama dan tanggungjawab terhadap Allah Swt. Konsekuensinya, umat Islam tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Swt.
Nilai-nilai ilahiyyah atau ketauhidan tersebut di atas, maka lahirlah norma-norma hukum mu'amalat yang harus dipedomani oleh orang Islam dalam berbisnis. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh manusia, atas aktivitas yang dilakukannya.
Mengingat bahwa manusia dengan segala kelengkapan hidup yang dikuasakan oleh Allah kepadanya, bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, tetapi manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini, hanya sekedar diserahi amanah untuk mengelola secara benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sudah tentu manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya harus memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasainya.
Hukum Islam disyari'atkan untuk menegakkan dan memberikan keadilan. Dalam berbagai firman-Nya Allah s.w.t. berulang kali menyerukan dan memerintahkan agar keadilan ditegakkan, antara lain dalam Surat An Nisa ayat 10, sebagai berikut:
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Surat An Nisa ayat 135, sebagai berikut :
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.

Demikian pula dalam melakukan kegiatan apapun, manusia dilarang berbuat zholim dan sekaligus untuk tidak dizholimi, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 279, menyatakan:
Artinya : ....... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Bisnis syari'ah dalam dekade terakhir ini di kalangan masyarakat Indonesia khususnya, mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan, yaitu dengan bermunculannya kegiatan bisnis berdasarkan syari'ah, terutama bank syari'ah dan asuransi syari'ah, begitu pula kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang menggunakan asas-asas syariah. Untuk itulah perlu kajian bagaimana praktek-praktek yang selama ini berjalan bila dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya, agar sesuai dengan tuntunan yang digariskan menurut hukum Islam, yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam arti hukum-hukumnya pun menjadi rahmat bagi semua, terutama dalam memberikan perlindungan pada pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal-pasalnya yang berhubungan dengan perjanjian baku, telah memberikan batasan dalam rangka memberikan perlindungan pada konsumen, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18.
Dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul tesis ini dengan judul : " KLAUSULA EKSEMSI DALAM PERJANJIAN BAKU,  PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PERDATA ISLAM".

B.    Identifikasi Masalah.
Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
1.    Bagaimana Hukum Perdata mengatur klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen?
2.    Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen?

C.    Tujuan Penelitian
1.    Untuk menganalisi secara jelas hukum perdata dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku dan hubungannya dengan perlindungan konsumen.
2.    Untuk menganalisis secara jelas hukum Islam mengatur tentang klausula eksemsi dalam perjanjian baku hubungannya dengan perlindungan konsumen.

D.    Kegunaan Penelitian
1.    Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
2.    Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang berminat mempelajari masalah yang berhubungan dengan hukum bisnis syari'ah khususnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum klausula eksemsi menurut hukum Islam;

ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

A. Latar Belakang
Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah.

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan informatika menjadikan peningkatan proses empowering dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan birokrasi disektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Dimana dari monolog harus berani diubah menjadi fleksibel, kolaboratif, alighment dan dialogis. Dan dari cara-cara sloganis yang berkembang dikalangan birokrasi model orde baru sebaiknya dirubah dengan pola kerja yang realistis, programis dan pragmatis.

Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan  norma-norma yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga semakin lama semakin parah dan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional dan semuanya bermuara pada krisis kepercayaan.

Birokrasi pemerintahan sedang bergeser dengan beberapa upaya korektip, mengupayakan netralitas tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya orientasi pada masyarakat dan tumbuhnya aspirasi dan kontrol masyarakat. Birokrasi sedang bergeser dari paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan Negara ke kedaulatan rakyat, dari organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan). Upaya-upaya tersebut masih dibayangi oleh ketidakpastian dan sedang mencari bentuk yang tepat. Pada dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan administrasi Negara yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan administrasi yang makin handal, professional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan.

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanakan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (humanbeing) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (performance) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Bagi Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat/instansi vertikal pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, dan guna penyesuaian anggaran organisasi. Tetapi persoalannya, apakah penilaian yang dilakukan telah menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Hal ini akan sangat ditentukan oleh ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan indikator-indikator yang digunakan. Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, cara dan indikator yang sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat terbatas pula dan berarti kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini, penilaian secara sistematik terhadap kinerja aparatur belum menjadi tradisi, sehingga berakibat pada munculnya perdebatan yang tidak terselesaikan ketika terjadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya.

Analisis terhadap kinerja birokrasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga  pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Menurut pendapat Drucker dalam buku “Reinventing Government” karya David Osborne, bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional, sehingga memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan peluang serta mampu menyeimbangkan antar berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal tersebut membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh fokus pada visi , misi dan melaksanakannya dengan baik.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan  masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kemudian bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik. Pada sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, investasi, barang dan jasa, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Pada tataran inilah, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi suatu isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Studi organisasi yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek manusia tampaknya mulai berkembang dan diminati beberapa tahun terakhir ini, sehingga muncul konsep-konsep pemikiran mengenai organisasi yang didorong oleh berbagai keberhasilan organisasi dalam mengembangkan unsur manusia dalam perancangan dan penataan organisasi. Hal ini juga merupakan suatu gejala pergeseran pandangan atau konsep pemikiran di bidang organisasi yang dibangun berlandaskan pada dasar-dasar pemikiran fungsionalis ke konsep-konsep pemikiran interpretive paradigm. Salah satu gejala yang tampak dalam proses pergeseran ini adalah makin meningkatnya perhatian aspek budaya dalam studi organisasi. Tidak hanya sebagai salah satu bagian penting dalam studi organisasi, tetapi konsep budaya dipergunakan sebagai metafora untuk menjelaskan perwujudan dan hakekat organisasi. Penggunaannya dalam analisis organisasi, budaya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang ada dan hidup dalam suatu organisasi, tetapi juga  sesuatu yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dalam pemahaman organisasi.

Sebagai suatu variabel dalam organisasi, budaya dipelajari sebagai bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, budaya dilihat sebagai sesuatu yang hidup di suatu organisasi yang mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya juga dapat dilihat sebagai bagian dari suatu lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan penampilan (performance) organisasi.

Disisi lain, kepemimpinan adalah fenomena yang terdapat dalam setiap komunitas, karena dimana manusia berinteraksi maka disana timbul fenomena kepemimpinan, mulai dari interaksi dalam kelompok yang paling primitif sampai ke yang paling maju, mulai dari kelompok yang paling terkecil sampai ke organisasi yang paling besar. Faktor kepemimpinan  dalam suatu organisasi menjadi sangat penting manakala individu/anggota organisasi memiliki dinamika yang tinggi dalam aktivitasnya disamping perubahan terus menerus yang didorong oleh kemajuan teknologi, kata kunci dari fenomena ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi anggota organisasi sehingga mereka dengan segala kesungguhan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan.

Menurut Dwiyanto (2001) :

“Rendahnya kinerja birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang masih sangat kuat, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan dirinya sebagai penguasa dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai obyek pelayanan yang membutuhkan bantuannya. Disamping itu, rendahnya kinerja juga disebabkan oleh sistem pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan. Struktur birokrasi yang hierarkis mendorong adanya pemusatan kekuasaan dan wewenang pada atasan sehingga pejabat birokrasi yang langsung berhubungan dengan para pengguna jasa sering tidak memiliki wewenang yang memadai untuk merespons dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan”.

B. Permasalahan

Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sekretariat Daerah Propinsi ............ sebagai organisasi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi memerlukan informasi mengenai kinerja aparatur yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting dan hal ini menunjukan ketidak seriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja sebagai agenda kebijakan yang penting, sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekruitan suatu jabatan yang didasarkan pada pertimbangan like and dislike pimpinan serta masih melekatnya budaya paternalisme.

Secara mental setiap aparat birokrasi, masih ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah inovasi dan kreativitas aparat birokrasi masih relatif rendah. Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada  yakni manakala Pimpinan melakukan Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan. Pada tataran inilah dirasakan faktor kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Dewasa ini, Pemerintah Daerah merupakan organisasi publik pada tingkat lokal yang semakin penting peranannya dalam pembangunan atau pelayanan kepada masyarakat, sehingga penilaian kinerja aparat birokrasi itu sendiri menjadi penting. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1.      Bagaimana kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Propinsi ............ ?

2.      Seberapa jauh faktor kepemimpinan dan budaya berpengaruh terhadap kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Propinsi ............ ?

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari studi ini adalah :

1.      Mengkaji dan memahami kinerja aparatur Sekretariat Daerah Propinsi ............ yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

2.      Mengidentifikasi dan mengevaluasi seberapa jauh faktor kepemimpinan dan budaya berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi .............

3.      Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Propinsi ............ dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui peningkatan kinerja aparat birokrasi.

D.   Sistematika  Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, pokok-pokok pikiran yang dituangkan tersusun dalam bab-bab sebagai berikut  :

BAB  I   PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, sistimatika penulisan serta kerangka pemikiran.

BAB II  KERANGKA   TEORI

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori variabel penelitian yaitu  : Kinerja, Kepemimpinan serta Budaya .

BAB   III   METODOLOGI  PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan hal-hal  :  jenis penelitian, variabel-variabel penelitian, unit analisis dan sampel data, sumber data, analisis data, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB   IV   DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisi tentang wilayah dan kependudukan serta keadan Sekretariat Daerah Propinsi .............

BAB   V    KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI    ............

Dalam bab ini berisi tentang analisis kinerja aparatur serta faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kepemimpinan dan budaya.

BAB    VI   KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi pemecahan masalah penelitian.

Thursday

Problem Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (solusi komprehensif)


LATAR BELAKANG
Beberapa pekan ini Indonesia menyaksikan sebuah ujian baru. Ketika diumumkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bahwa jumlah penganggur di Indonesia mencapai 50 juta orang dari sekitar 210 juta jiwa warga Indonesia terbayang betapa banyaknya warga masyarakat yang terkatung-katung nasibnya. Dan sebelum itu pemerintah Malaysia mengumumkan akan mengurangi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari 900.000 menjadi 450.000. Bahkan ada laporan pula bahwa tenaga kerja ilegal yang berada di Sabah yang jumlahnya mencapai 30.000 orang bersama tenaga kerja asal Filipina, akan dipulangkan. Jadi sudah ada indikasi makin bertambah barisan penganggur di Indonesia.
            Pemulangam dan penghentian TKI di Malaysia merupakan buntut aksi ujuk rasa sebelumnya dan laporan bahwa banyak pelaku kejahatan di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 24 juta dan imigran asing termasuk TKI mencapai jutaan jiwa, mungkin juga terdapat warga Indonesia terlibat kejahatan kecil dan besar. Namun alasan banyak warga Indonesia terlibat kejahatan bukanlah latar belakang yang sebenarnya.
            Dalam makalah yang disiarkan Asia Pacific Migration Research Network (APMRN), disebutkan bahwa Malaysia tidak memiliki kebijakan komprehensif menghadapi para pekerja asing baik legal maupun ilegal. Oleh karena itu sering terjadi pesan yang salah diterima oleh para pekerja, agen pengerah tenaga kerja, masyarakat umum bahkan para pejabat pemerintah di lapangan. Pesan Perdana Menteri  Mahathir Mohamad sendiri mungkin tidak keluar dari sebuah kerangka kebijakan yang komprehensif tetapi bisa dilihat sebagai cetusan kemarahan terhadap semakin banyaknya problem sosial berasal dari orang asing.
            Seperti dipaparkan, Kassim (1991) maupun Zanifan Md Zain (1991), banyaknya pekerja ilegal itu sendiri disebabkan oleh biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk merekrut tenaga kerja resmi dari luar negeri. Tidak mengherankan apabila para pendatang haram itu lebih menjadi pilihan daripada yang legal karena mudah diawasi dan dimobilisasi. Selain para pekerja itu sendiri dengan ditakut-takuti akan dilaporkan ke polisi maka dengan mudah para majikannya memperlakukan mereka.
            Menurut pengamat sosial Verdi Hardiz dalam makalahnya, Globalisation and the Struggle for Labour Rights, seperti halnya di Indonesia, kepentingan para penguasa di Malaysia tumpang tindih dengan pemilik modal. Situasi itu menjadikan hambatan struktural untuk membela hak-hak buruh baik asing maupun lokal. Dalam situasi dimana para pekerja Indonesia pun lemah posisinya, maka sulit sekalip pembelaan itu datang kecuali jika ada bantuan dari negara asalnya
            Dan karena itulah maka diperlukan langkah-langkah yang menghadapi persoalan tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu dalam bentuk penyelesaian mendesak dan langkah komprehensif untuk jangka panjang.

SOLUSI MENDESAK
Bahwa posisi tenaga kerja Indonesia yang melanggar hukum memang menjadi urusan hukum. Ini berlaku dimana-mana. tidak hanya di Malaysia, malah di Indonesia, mereka yang bekerja apabila terbukti melanggar hukum juga dikenakan denda atau penjara. Namun menarik garis lurus bahwa banyak orang Indonesia dari sekian ratus ribu adalah tidak taat hukum, juga terlalu berlebihan.
Kalau memang data statistik seperti ditunjukkan oleh Malaysia dari sekian ratus ribu itu adalah warga Indonesia yang terlibat, apakah cukup dengan menghukum mereka saja dan memberikan pengawasan ketat kepada warga yang berpotensi melakukan kejahatan. Jika kemudian seluruhnya dikurangi, mereka yang bekerja sunguh-sungguh jelas diperlakukan tidak adil dan ini tentu ada aturan internasional yang baku. Kalau tidak terbukti bersalah mengapa harus dipulangkan ?
Bahwa mereka harus mengikuti aturan di sana, itu sudah kewajiban. Namun apabila aturan sudah ditaati dan kemudian tetap dipulangkan apakah ini juga merupakan sebuah sikap yang adil dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad ? Seperti diberitakan sekitar 15 orang yang bermasalah kemudian mendapatkan hukuman penjara. Dan itu adalah langkah hukum yang jelas tidak perlu dilakukan balas dendam kepada semua para pekerja.
Banyak pandangan di Indonesia sendiri mengenai besarnya peran tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak dapat dibantah. Baik dalam skala membantu rumah tangga atau dalam berbagai proyek pembangunan gedung dan perkebunan. tenaga kerja Indonesia baik yang beada di Sabah, Serawak maupun semenanjung Malaysia seperti bagian tidak terpisahkan dari Malaysia.
Akan tetapi karena tenaga kerja Indonesia yang datang adalah kebanyakan menempati sektor buruh bukan pekerja berkerah putih, maka kesan umum yang ada di Malaysia dan bahkan di Arab Saudi juga banyak merendahkan. Misalnya dalam makalah yang dikeluarkan disiarkan Asia Pacific Migration Research Network (APMRN), citra para pekerja asing ini memang buruk. Selain karena mereka bersentuhan dengan masyarakat terutama kalangan berpendidikan menengah atas dan juga soal pemukiman mereka yang kumuh selain menjadi pesaing dalam mendapatkan pekerjaan.
Rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda 18 Februari merupakan sinyal penting untuk masalah ini. Simbol kedatangan menteri untuk membahas ini merupakan tanggung awab sekaligus repsons terhadap sikap keras Kuala Lumpur. Dalam dunia dimana ketergantungan satu sama lain semakin erat maka pesoalan yang menyangkut dukungan terhadap kehidupan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Sikap Mahathir jelas mau memulangkan secepat mungkin tenaga kerja resmi dan tidak resmi. Namun harus ada sikap jelas dari Jakarta yang membela warga negaranya di perantauan. Seperti diungkapkan Menlu Hassan Wirajuda sendiri ada perusahaan Malaysia yang keberatan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang baru dari Kuala Lumpur. Argumen ini seharusnya menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mempertahankan para pekerja ini di Malaysia..
Dalam arti luas, barangkali langkah yang diambil oleh Jakarta akan memberikan dampak besar terhadap nasib para pekerja di perantuan yang kadangkala jauh sekali dari perhatian pemerintah pusat. Memang sekarang para pekerja yang berani pergi ke luar bukannya dari kalangan profesional seperti dokter,pakar komputer atau para pengusaha, namun tidak mustahil pada masa datang seperti negara maju lainnya di Asia, kelompok profesional karena panggilan keahliannya berpindah dari satu negara ke negara lain. Jika tes kecil ini saja yang menyangkut para pekerja yang jumlahmnya besar namun dalam skala tingkat pekerjaan yang rendah tidak begitu peduli, bagaimana kelompok profesional Indonesia bisa tertarik untuk mencari pengalaman di mancanegara?

SOLUSI JANGKA PANJANG

Respon dari pemerintah adalah dengan janji mengirimkan pewakilan polisi di negara yang banyak tenaga kerjanya seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Singapura, Thailand, Timor Timur dan Australia. Langkah itu juga tampaknya seperti cetusan sekilas untuk menghadapi keadaan darurat bukan sebuah perangkat yang komprehensif untuk menghadapi jutaan tenaga kerja di luar ngeri
Bagi para pekerja di pabrik, perkebunan, proyek gedung atau untuk urusan domestics alias pembantu rumah tangga, sudah banyak masalah yang timbul. Baik mulai dari perjalanan mereka di Indonesia maupun jaminan keamanan dan kenyamanan bekerja di perantauan. Sekali lagi jika Indonesia benar-benar serius menghadapi arus globalsiasi tenaga kerja, maka pengalaman pahit yang sekarang banyak dirasakan itu mesti dicari solusi untuk jangka panjang.
Salah satu yang penting adalah mekanisme dan monitoring tenaga kerja di luar tidak begitu dirasakan oleh kelompok pekerja kerah biru atau putih. Mereka wajib melapor tetapi setelah itu kurang pemantauan sehingga begitu kesulitan melilit mereka maka seperti kasus di Malaysia tidak mustahil terjun dalam pedagangan narkotika. Diduga keras, keterlibatan mereka dimulai ketika kesulitan pekerjaan menimpa mereka dan tidak ada jalan keluar yang bisa diharapkan.
Jika negara maju pengiriman tenaga kerja dilakukan secara lebih profesinal dan tingkatnya lebih pada pekerja kerah putih, maka Indonesia mengadakan tenaga kerja untuk luar negeri baru pada tingkat rendah. Meskipun demikian tradisi ini tidak bisa disepelekan mengingat pengalaman dan juga dampak terhadap populasi pengangguran cukup membantu.
Seruan agar pengiriman tenaga kerja dihapuskan mungkin karena pengalaman tenaga kerja wanita yang banyak mendapat pengalaman buruk terutama dari wilayah  Timur Tengah. Namun itu bukanlah solusi jangka panjang yang tepat. Bagaimanapun seperti diusulkan kepada DPR maka pemerintah harus memiliki perangkat institusional dan hukum yang menunjang perlindungan para tenaga kerja ini. Disinilah peran DPR akan pemting manakala mereka juga memikirkan bagaimana pengolahan pengiriman tenaga kerja ini dilakukan secara komprehensif, tidak hanya persiapan, pengiriman, ketika sedang bekerja di rantau atau malah sampai pulang di Indonesia.
Ketika pasar bebas sekarang sedang dirancang untuk skala ASEAN atau Asia Pasifik, tidak hanya lalu lintas modal dan barang tetapi juga lalu lintas manusia alias tenaga kerja juga kemungkinan menjadi bebas. Dalam skala kompetisi, Indonesia kemungkinan besar ketinggalan. Andaikan arus tenaga profesional dibuka, maka berbondong-bondong guru bahasa Inggris, komputer, dokter, teknisi, pekerja bidang pariwisata dari negara tetangga Asia Tenggara akan membanjiri kota-kota besar Indonesia.
Sebaliknya para pekerja profesional Indonesia karena tradisi dan kurang ditunjang informasi, berkutat di Jakarta, Medan atau Surabaya. berbeda dengan tenaga kerja pabrik, perkebunan, perhotelan atau industri bangunan yang sudang melanglang buana sampai ke Timur tengah, sedikit dari para pekerja profesional yang menyebar di mancanegara.
Jadi dalam konteks luas, pengalaman pahit pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia menjadi pelajaran berharga bahwa perlindungan dan pengawasan sekaligus perhatian pusat menjadi penting. tidak hanya untuk kenyamanan dan produktifitas bekerja tetapi juga memberi pelajaran bagi kalangan profesional bahwa dengan keterampilan minim mereka mau bersaing dengan pekerja setingkat dari negara lain. Lalu mengapa dari sini kaum profesional tidak belajar untuk bersaing di tingkat internasional ?
Dan sekarang dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih dari satu juta jiwa, mengapa tidak memulai saja dengan serius memberikan perangkat yang jelas perlindungan secara profesiinal kepada mereka seperti halnya perlindungan tenaga kerja di dalam negeri yang perlu ditingkatkan pula..

Tuesday

Hukum Tata Ruang


A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi hal yang alami dan fitrah bahwa ruang diisi oleh tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam dapat pulih (renewable resource) dan sumber daya alam tidak dapat pulih (non renewable resource). Sumber daya alam dapat pulih diantaranya seperti sumber daya hutan, sumber daya lahan, atau sumber daya perikanan laut bila dieksploitasi melebihi daya regenerasinya akan berakibat kepunahan dan merusak keseimbangan ekosistem.
Penataan ruang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga dinyatakan ruang terbagi antara kawasan lindung dan kawasan budi daya, sedang secara fungsional ruang terdiri atas kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu.
Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi setiap waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang. Di sisi lain ruang sifatnya tetap dalam arti luas, namun dari sisi komposisi baik fisik, ekonomi dan social akan selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang yang tidak memperhitungkan keseimbangan geobiofisik akan berakibat kepada kemubaziran dan dampak bencana alam yang akan terjadi.
Setiap sumber daya alam memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi fisik/ekosistem atau ekologi dan fungsi ekonomi. Tidak jarang sumber daya alam hanya dilihat dari satu fungsi saja yaitu fungsi ekonomi, sehingga fungsi ekologi terabaikan. Hal ini didorong oleh kemampuan manusia untuk melihat kedepan dan lebih cendrung bersifat myopic (jangka pendek dan sempit).
Semakin rendah SDM, kemiskinan, ketidakpastian, dan ketidak adilan akan mendorong manusia makin bersifat oportunis dan melihat kepentingan sesaat, sehingga sumber daya alam banyak mengalami kerusakan dan ruang tidak ditata dengan baik dan banyak pelanggaran terhadap produk rencana tata ruang.
Banyak faktor yang menentukan keberhasilan penataan ruang, diantaranya yaitu :
(1)    Produk rencana tata ruang yang akurat dan berkualitas;
(2)    Dinamika pemanfaatan ruang yang mengacu produk rencana tata ruang; dan
(3)    Proses pengendalian pemanfatan ruang yang konsisten dan tegas.
Tentu ke tiga hal di atas dapat diuraikan lebih rinci menjadi butir-butir yang harus diperhatikan dalam penataan ruang.
Dengan demikian konsep penataan ruang adalah menginginkan ruang yang tertata secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Kebutuhan ruang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi, namun ruang memiliki daya dukung yang terbatas. Dengan demikian diperlukan rekomendasi penataan ruang yang selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan, tetapi tetap harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dalam ruang itu sendiri.
Mekanisme ini dikenal dengan proses revisi penataan ruang. Sayangnya proses revisi yang terjadi selama ini buka untuk mengevaluasi dan kemudian mengendalikan penyimpangan rencana tata ruang tetapi lebih kepada penyesuaian dan legetimasi penyimpangan rencana tata ruang.
Dalam penataan ruang, posisi kawasan hutan bisa terdapat dalam kawasan budi daya dan bisa pula dalam kawasan lindung. Kawasan hutan yang masuk dalam kawasan budi daya adalah hutan-hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tamanan, termasuk hutan rakyat, sedang kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung adalah hutan lindung yang bisa terdiri dalam beberapa jenis hutan seperti taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, hutan pendidikan, dan lain-lain.
Selama ini dalam penataan ruang, luas kawasan hutan seakan-akan statis karena dikaitkan masalah kewenangan sektor kehutanan, tidak peduli apakah hutan tersebut bervegetasi atau tidak. Mestinya luas hutan ditetapkan dalam sistem dinamis yang mengaitkan fungsi hutan yang multi fungsi dengan sub-sistem biogeofisik, sub-sistem ekonomi, dan sub sistem sosial, budaya dan kependudukan, bahkan hankam. Dengan demikian dapat ditentukan luas hutan (bervegetasi) minimum yang harus ada di suatu wilayah (termasuk arahan spatialnya) yang dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan dalam arti mampu meminimalisir kemungkinan-kemingkinan bencana yang muncul. Apabila terjadi suatu bencana, hal itu memang di luar perhitungan dari sisi ilmu pengetahuan yang ada. Apabila susduah diketahui luas hutan minimum yang harus ada, maka hal tersebut menjadi masukan utama dalam penataan ruang.
Pada kenyataannya produk-produk rencana tata ruang tersebut belum menjadi acuan pemanfaatan ruang. Atas dasar uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis makalah ini dengan judul “PENATAAN RUANG DI KAWASAN HUTAN”.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas terdapat beberapa permasalahan atas mekanisme penataan ruang selama ini, maka timbul salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
    Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pencapaian kualitas produk atas mekanisme pengelolaan pertanahan dalam mendukung penataan ruang dan kawasan hutan ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pencapaian kualitas produk atas mekanisme pengelolaan pertanahan dalam mendukung penataan ruang dan kawasan hutan.
D. Metode Penelitian
Dalam   penelitian  ini  penulis  menggunakan   metode   penelitian deskriptif analitis dan yuridis normatif disamping dilakukan juga melalui penelitian kepustakaan.
Deskriptif analitis bermaksud untuk menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.
Yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perancangan dan teknik perundang-undangan.

hukum kejahatan bisnis


A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan variasi barang yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi akan memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang ditawarkan bervariasi, baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri.
Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan apa yang disebut Era pasa global, ini merupakan akibat arus globalisasi yang membuat persaingan antara produsen semakin ketat, terutama untuk menarik konsumen. Buktinya taksedikit produsen yang demikian gencar menyerang konsumen dengan berbagai promosi melalui berbagai media yang tersedia. Antara lain melalui iklan radio, televisi dan berbagai media cetak atau berbagai media luar ruang (billboard) yang seolah mengepung konsumen dari berbagai arah.
Dalam merebut konsumen, sudah waktunya slogan lama diberlakukan kembali yakni, “konsumen adalah raja”, yang menempatkan konsumen dalam posisi tertinggi sehingga patut mendapat pelayanan yang memuaskan. Perlindungan terhadap konsumen harus seiring dengan maraknya kegiatan perdagangan dan pembangunan di Indonesia.
Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, kemudian konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara berjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Dalam aktifitas bisnis, posisi konsumen sangat penting bagi perkembangan usaha perdagangan, oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melindungi atau menjamin bagi kepentingan konsumen. Agar perlindungan hukum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tetang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala sesuatu yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Salah satu tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang. Implementasi dari tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan barang yang beredar di pasar. Pengawasan barang yang beredar dipasar berpedoman pada SK Menperindag No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Barang.
Pengaturan serta pengawasan setiap Barang/Produk khususnya makanan dan obat-obatan yang beredar dikalangan masyarakat sangat penting sekali demi perlindungan kesehatan serta keselamatan yang mengkonsumsi makanan dan obat-obatan tersebut. Terutama makanan yang beredar dalam kemasan plastik yang belum tentu terjamin akan kesehatannya atau tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, karena rendah atau tidak mengikuti standar mutu gizi yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selain tiu juga produk tersebut terdaftar dan tidak memahami syarat dikeluarkannya suatu produk makanan.
Implementasi dari pencantuman lebel memenuhi standar mutu gizi dari pada produk makanan selama ini mengacu pada pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. sertifikat memenuhi standar mutu gizi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk dan jasa. Selain itu jaminan kualitas, mutu serta gizi kesehatan akan berjalan beriringan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam usaha mewujudkan ketenangan produksi bagi produsen.
Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif mulai bulan April tahun 2000, setiap barang/produk makanan, minuman dan obat-obatan dalam kemasan wajib mencantumkan lebel. Pencantuman lebel menurut undang-undang tersebut memuat nama produk/merek, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih atau netto, nama dan alamat produsen dan atau importir serta tanggal, bualan dan tahun kadaluarsa. Selain itu pencantuman izin Depkes dan standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada perubahan perilaku, tidak hanya pelaku usaha tetapi juga konsumen, aparat pemerintahan dan penegakan hukum secara benar. Sebagian besar dari masyarakat adalah konsumen yang buta akan hak-hak mereka sebagai konsumen yang baik. Ketidak fahaman konsumen akan pembuatan produk oleh pelaku usaha karena masih minimnya pengetahuan konsumen, sehingga cenderung bersikap pasrah dan menerima apa adanhya. Sedangkan konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka miliki sebagai seorang konsumen, sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku perusahaan dan pemerintah.
B.    RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1.    Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Barang/Produk Obat, makanan dan minuman ?
2.    Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Barang/Produk Obat, Makanan dan Minuman ?
3.    Upaya-upaya apakah yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap para pelaku industri ?
4.    Konsekwensi hukum seperti apa yang diterapkan pemerintah kepada para pelaku industri atau produsen yang mengeluarkan produk tanpa mengindahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Pemberdayaan Investasi di Daerah Otonom [hukum investasi]


A.    Latar Belakan Masalah
Kebijakan Otonomi Daerah yang saat ini sangat santer dibicarakan dimana-mana sebenarnya bukanlah merupakan “barang baru” dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semenjak negara ini lahir kebijakan Otonomi Daerah sudah mulai dibicarakan. Bahkan para founding fathers negara ini telah menuangkan ide-ide Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 18.
Selama lebih setengah abad berbagai kebijakan Otonomi Daerah telah dilahirkan sesuai dengan semangat zamannya (zeit geist). Mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, Penpres Nomor 6 Tahun 1969, UU Nomor 5 Tahun 1974 dan terakhir dengan UU Nomor 22 tahun 1999. Selama masa itu pula terdapat perubahan dan pergeseran semangat Otonomi Daerah antara lain; otonomi daerah yang seluas-luasnya, otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan Pusat dan Daerah serta upaya pemberdayaan Daerah. Otonomi Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dipahami sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jadi dapat dipahami disini bahwa inti dari Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi Daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara Pusat dan Daerah, dimana Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan Daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh Pusat. Sedangkan Otonomi Daerah sebagai pemberdayaan Daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi Daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian Daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada Pusat.
Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang diadopsi dari kata “empowerment” . Menurut Webster dan Oxford English Dictionary (Priyono dan Pranarka, 1996) kata empowerment atau empower mengandung dua pengertian yaitu; pertama to give power or authority to, kedua to give ability or enable . Jadi dapat dipahami pengertian pertama sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pada pengertian kedua dipahami sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.
Daerah dan masyarakat yang selama ini powerless mengalami hal-hal yang oleh Chambers (1983) dikatakan sebagai penyebab kemiskinan yang kompleks dan saling berhubungan sebab akibat dari; ketidakberdayaan (powerlessness) , kerapuhan (vulnerability) , kelemahan fisik (physical weakness) , kemiskinan (poverty) , dan keterasingan (isolation). Dari kondisi tersebut Daerah kehilangan posisi tawar-menawar (bargaining position) terhadap Pusat maupun pihak ketiga.
Dengan demikian pemberdayaan Daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu; pemerintah, masyarakat dan swasta. Tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya pemberdayaan ini akan dapat meningkatkan kapasitas dan barganing position Daerah. Jika hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja maka akan terdapat ketimpangan yang dikhawatirkan mungkin akan memperbesar ketidak berdayaan Daerah.
Salah satu aspek yang perlu diberdayakan di Daerah tersebut adalah investasi Daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi fisik dan (2) investasi non fisik. Investasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga dengan human investment. Disamping kedua bentuk investasi tersebut, bagi Daerah yang mampu juga mengadakan investasi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau penyertaan modal pada dunia usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam perjalanannya, ternyata yang diharapkan dari adanya investasi daerah tersebut belum seperti apa yang diharapkan, bahkan daerah sering dirugikan seperti hilangnya potensi alam, tetapi tidak berakibat pada pertumbuhan pembangunan ekonomi dan tehknologi serta kesejahteraan masyarakat yang diharapakan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu kiranya dianalisis tentang investasi daerah dan kendala-kendalanya.

B.    Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1.    Faktor apa yang menjadi kendala kurang tercapainya pemberdayaan investasi daerah ?
2.    Upaya-upaya apakah harus yang dilakukan pemerintah agar iklim investasi daerah menjadi lebih baik ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1.    Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis faktor apa yang menjadi kendala kurang tercapainya pemberdayaan investasi daerah.
2.    Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis uapay-uapaya yang dilakukan pemerintah agar iklim investasi daerah menjadi lebih baik.

Filsafat [Hukum Alam]


I.    Latar Belakan Masalah
Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori didalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam hukum alam bermunculan dari masa ke masa.
Mempelajari sejarah hukum alam, maka kita akan mengkaji sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak di dunia ini serta kegagalan-kegagalannya. Pada suatu saat hukum alam muncul dengan kuatnya, pada saat yang lain ia diabaikan, tetapi yang pasti hukum alam tidak pernah mati.
Hukum Alam adalah hukum yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, karenanya ia di gambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi.
Hukum alam dimaknai dalam berbagai arti oleh beberapa kalangan pada masa yang berbeda. Diantara beragam pandangan penganut mazhab hukum alam tersebut, dapat kita ambil contoh pandangan hukum alam menurut Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius.
II.    Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahnnya sebagai berikut:
1.    Sejauh Mana Hubungan Hukum Alam Dengan Hukum Positif ?
2.    Bagai Mana Peranan Filsafat Hukum Alam Terhadap Perkembangan Hukum Positif?
III.    Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.    Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa peranan Filsafat Hukum Alam terhadap perkembangan Ilmu Hukum.
2.    Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana hubungan Hukum Alam dengan Hukum Positif.

Monday

Peranan Hukum Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi

A. Latar Belakang Masalah.

Peranan pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda) dalam era globalisasi telah berubah secara drastis meskipun tetap memainkan peranan yang penting, yaitu melaksanakan kewenangannya secara terbatas untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, menetapkan rule of conduct serta menyediakan fasilitas umum. Pemerintah haruslah dapat membangun suatu masyarakat yang memelihara dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah harus melayani masyarakat.[1].
Dalam kerangka berpikir di atas Pemda harus menjalankan kekuasaan untuk melaksanakan otonomi yang diperolehnya, dimana kewenangan yang dimiliki daerah harus mampu memanfaatkan kecenderungan perekonomian masa kini, seperti pasar global untuk kepentingan daerah. Untuk itu daerah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dibina, dilatih dan menentukan skala prioritas untuk dapat berkompetisi dalam pengembangan ekonominya dan melihat kondisi pasar global. Bidang-bidang yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk segera dibenahi dalam menghambat pengembangan ekonominya.
Persoalan pengembangan ekonomi daerah demikian tentunya harus pula menjadi program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mengingat DPRD itu merupakan badan legislatif yang pada gilirannya berperan pada pembuatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengembangan ekonomi di daerahnya.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahnnya sebagai berikut:
Sejauh mana peran hukum dalam pengembangan ekonomi daerah otonom?


[1] Milton Friedman dan Rose Friedman, Free to Choose, (San Diego: A Harvest Book, 1990), hal. 37.